Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama 2025 menghasilkan enam putusan dari Komisi Bahtsul Masail Waqi'iyah, komisi yang mengkaji persoalan keagamaan aktual untuk dirumuskan menjadi ketetapan hukum Islam. Putusan itu disahkan Pengurus Besar NU (PBNU) dalam sidang pleno di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025). Komisi ini dipimpin Rais Syuriyah PBNU, KH Cholil Nafis.
Pertama, soal perdagangan karbon. Munas menyatakan jual beli karbon di Indonesia sah dan boleh, baik dengan skema cap and trade maupun offset emisi. Transaksinya dikategorikan sebagai jual beli hak-hak immateriil. Kiai Cholil menyebut perdagangan karbon sebagai salah satu isu lingkungan global, bahkan sudah ada keputusan PBB yang bertujuan menekan emisi gas rumah kaca.
Kedua, soal keterlibatan dalam konflik negara lain. Munas membedakannya menjadi dua bentuk. Bantuan kemanusiaan seperti pangan dan layanan medis berhukum fardu kifayah, sedangkan terlibat langsung dalam peperangan, termasuk menjadi tentara bayaran, dinyatakan haram. Menurut Kiai Cholil, keterlibatan fisik dalam perang justru memperbesar fitnah, dan orang yang berangkat bisa saja sia-sia atau kembali sebagai kombatan.
Ketiga, soal properti di atas tanah wakaf. Pembangunan di atas tanah wakaf tidak boleh menyimpang dari peruntukan yang ditetapkan pewakaf. Misalnya, tanah wakaf untuk masjid hanya boleh dibangun masjid, dan untuk pesantren hanya boleh dibangun pesantren. Pemanfaatan produktif dibolehkan melalui akad sewa lahan wakaf, tetapi tanahnya tetap tidak boleh diperjualbelikan maupun diwariskan walau sudah ada bangunan di atasnya.
Keempat, soal kepemilikan laut. Munas memutuskan laut tidak boleh dimiliki individu maupun korporasi, dan hal itu hukumnya haram. Negara juga tidak semestinya menerbitkan sertifikat kepemilikan atau hak guna bangunan di kawasan laut, karena dalam pandangan Islam laut adalah milik bersama.
Kelima, peninjauan ulang keputusan Munas NU 2023 tentang penyembelihan dan distribusi dam haji tamattu'. Munas menetapkan tiga urutan pilihan: penyembelihan dan pembagian di Tanah Haram; penyembelihan di Tanah Haram dengan pembagian di luar Tanah Haram; atau keduanya di luar Tanah Haram. Pilihan ketiga hanya boleh ditempuh bila ada uzur syar'i, misalnya tidak tersedia rumah pemotongan hewan atau hewan dam di sana. Dalam kondisi itu, penyembelihan dan pembagian dagingnya boleh dilakukan di Indonesia.
Keenam, soal kekerasan di lembaga pendidikan. Isu tambahan yang diusulkan Mustasyar PBNU ini diputuskan haram apabila menimbulkan mudarat atau penderitaan. Rincian lebih lanjut akan dibahas dalam forum bahtsul masail maudhu'iyah atau bahtsul masail syuriyah.
Sumber: NU Online (nu.or.id), diolah kembali oleh redaksi.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.